Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/rumahma1/public_html/web/config/config.php on line 8

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/rumahma1/public_html/web/BeritaProperti.php on line 8
Saturday 18 August, 2018
Rencana Penghapusan NJOP dan PBB Disambut Antusias
JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah yang akan menghapus nilai jual objek pajak (NJOP) dan pajak bumi dan bangunan (PBB) disambut antusias berbagai kalangan. Penghapusan tersebut dinilai akan berdampak positif untuk seluruh rakyat termasuk pelaku usaha, utamanya pengembang.

"Bayangkan, tanah yang belum dibangun dikenakan pajak setiap tahun yang membuat harga perolehan tanah menjadi lebih mahal dan pada akhirnya dibebankan kepada konsumen juga. Ini sangat membebani," tutur Komisaris PT Hanson Land International Tbk., Tanto Kurniawan kepada Kompas.com, Jumat (30/1/2015).

Belum lagi, tambah Tanto, penetapan NJOP yang dilakujan oleh pemerintah daerah selama ini tidak berdasarkan nilai ekonomis dari tanah tersebut tapi lebih ditentukan karena keputusan sepihak. Hal ini menurut Tanto, menyebabkan harga jual tanah menjadi lebih tinggi karena pemerintah daerah secara agresif mendorong kenaikan tanah melalui NJOP.

"Jadi, pada saat pengembang membebaskan tanah, maka yang dihadapi adalah NJOP tersebut. Bahkan, akta notatis harus mengacu pada NJOP untuk menetapkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)," imbuh Tanto.

Hal senada dikatakan pengamat ekonomi Aviliani. Menurut dia, usulan penghapusan PBB tersebut tentunya akan sangat menguntungkan masyarakat. Pasalnya, PBB terlalu memberatkan masyarakat, apalagi yang memiliki penghasilan rendah.

“Saat ini PBB itu menurut saya gak fair. Kita lihat contohnya di Jakarta, PBB di wilayah ini naik 300 persen. Hal tersebut menyebabkan banyak warga asli yang tergusur karena gak kuat bayar PBB. Masyarakat bawah itulah yang paling kena,” ujar Aviliani.

Hanya, lanjut Aviliani, kemungkinan besar usulan tersebut akan ditentang oleh pemerintah daerah. Penghapusan pajak tersebut akan membuat pemda kehilangan banyak pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari PBB.

“Persoalannya adalah pemda akan kehilangan pendapatan dari PBB. Itu yang akan ditentang oleh pemda. Jadi kalau pun itu mau dikurangi, harus ada kompensasi dari pemerintah pusat. Harga minyak dunia sedang turun, pemerintah bisa menghemat ratusan triliun rupiah dari sana. Kompensasi tersebut kan bisa dari pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM),” tandas Aviliani.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ferry Mursyidan Baldan, berencana akan menghapus NJOP dan PBB. Rencana tersebut diutarakannya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) DPP-DPD REI di Hotel JS Luwansa Jakarta, Kamis (29/1/20150.

Menurut Ferry, pajak tersebut cukup dipungut sekali saat seseorang membeli atau membangun di tanah yang ia tempati.

“Tuhan itu menciptakan tanah sekali, kok kita tega memajakinya setiap tahun. Pajak bumi dan bangunan itu cukup sekali saja saat orang tersebut mengambil hak tanahnya,” ujar Ferry.

Ferry melanjutkan, menurutnya kurang pantas apabila bangunan-bangunan yang diperuntukkan menunjang masyarakat, seperti rumah sakit, sekolah, dan tempat tinggal dikenai pajak tersebut. Menurut Ferry, pajak tersebut lebih efektif bila hanya dikenakan kepada properti komersial.

Dia pun mengusulkan untuk menerapkan pola penetapan harga pada satu kawasan yang bisa diperbarui setiap tahun untuk menggantikan NJOP. Dengan demikian, masyarakat bisa menggunakan standard yang sudah ditetapkan pemerintah. Hal tersebut didasarkan atas tujuan pemerintah untuk mengelola keadilan atas tanah.

Saat ini, menurut Ferry, rencana penghapusan NJOP dan PBB masih dalam proses kajian di Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Kementerian Keuangan. "Ini kita matangkan dulu, semoga diterima Pak Menkeu (Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro). Karena pasti memang ada pendapatan negara yang berkurang jadinya," tutup dia.
Rencana Penghapusan NJOP dan PBB Disambut Antusias